Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Papua
Makalah Pendidikan Kewarganega raan tentang Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Papua
Disusun Oleh : Dede Adi Rosadi 1MA07 NPM : 11816766
Universitas Gunadarma Depok Fakultas Ilmu Komunikasi S1 - Ilmu Komunikasi
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha P anyayang, Kami panjatkan puja dan puji s yukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepad a kami, sehingga kami dapat me nyelesaikan makalah ilmiah ten tang limbah dan manfaatnya unt uk masyarakat. Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mend apatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlan car pembuatan makalah ini. Unt uk itu kami menyampaikan banya k terima kasih kepada semua pi hak yang telah berkontribusi d alam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahw a masih ada kekurangan baik da ri segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena i tu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan krit ik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah i lmiah tentang kondisi dan menj aga kelautan Indonesia ini dap at memberikan manfaat maupun i npirasi terhadap pembaca. Jakarta, 18 Juni 2017 Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang
Pemerintah berkomitmen mendoro ng pemerataan pembangunan di Indonesia guna mengurangi keti mpangan atau disparitas antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satunya adalah melalui p embangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan Kementerian Pek erjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini dibuktikan den gan pembangunan yang terus dil akukan secara bertahap dan men ingkatkan ketersediaan infrast ruktur untuk mendukung konekti vitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman. Bahkan beberapa di antaranya menjadi prioritas nasional, se bagaimana tertuang dalam Perpr es Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Daftar PSN di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan m enuju lintas batas serta pemba ngunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menga takan, pemerintah melakukan pe mbangunan di Papua tak hanya sekedar memban gun infrastruktur semata, mela inkan ke depan diharapkan dapa t mengurangi tingkat kemahalan yang terjadi di Pulau tersebu t yang saat ini terdiri dari d ua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Papua.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang per masalahan diatas, maka permasa lahan yang akan terjadi adalah :
- Bagaimana langkah Pemerataan d
alam pembangunan di Indonesia bagian Timur? - Bagaimana dampak dan kendala n
ya?
C. Tujuan penulisan
Tujuan penulisan makalah ini a dalah untuk memenuhi tugas mat a kuliah Pendidikan Kewarganeg araan serta untuk menambah waw asan dan pengetahuan untuk dir i sendiri dan pembaca lain nya .
BAB II
PEMBAHASAN
A Permasalahan
1. Letak Geografis Provinsi Papua dengan luas 317.062 kilometer persegi terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota denga n jumlah penduduk 2.851.999 ji wa (BPS, 2010). Luas wilayah provinsi Papua adalah 317. 062 (Km2). Jika dibandingkan denga n wilayah Republik Indonesia, maka luas wilayah Provinsi Papua merupakan 19,33 persen d ari luas Negara Indonesia yang mencapai 1.890. 754 (Km2) dan merupakan provinsi t erluas di Indonesia.
2. Kondisi Topografis Papua merupakan salah satu dae rah yang terpencil, memiliki l aut dan pantai, memiliki topografi yang kasar, memiliki iklim tropis basah yang punca k pegunungannya selalu ditutup i salju abadi. Diselimuti huta n dan hujan tropik basah dan h ujan berekologi
3.Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Papua mempunyai sumbe r daya alam yang melimpah meny ebabkan tingkat pertumbuhan ta hunan Provinsi Papua jauh di a tas rata-rata nasional untuk b eberapa tahun, dan dari segi f iskal merupakan provinsi terka ya kedua di Indonesia. Sektor pertambangan , minyak dan gas (69%) mendominasi perekonomian di Provinsi Papua, diikuti ol eh sektor pertanian (11%), adm inistrasi pemerintahan (5%), s ektor transportasi (4%), sekto r komunikasi (4%), sektor kons truksi (4%), sektor perdaganga n (4%) dan lainnya (3%).
4.Demografis Dari tahun ke tahun jumlah pen duduk di Provinsi Papua terus meningkat. Pada tahun 2003 jum lah penduduk sebesar 1.823. 872 jiwa, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 2.015. 616 jiwa. Sedangkan data terak hir berdasarkan hasil pencacah an Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua sementara adalah 2.851. 999 orang, yang terdiri atas 1.510.285 la ki-laki dan 1.341.714 perempua n. Dengan luas wilayah Provins i Papua sekitar 317.062 km2 dan didiami oleh 2.851. 999 jiwa, maka rata-rata tingk at kepadatan penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak sembila n orang per km2, hal ini mengindikasikan b ahwa masih luasnya wilayah di Provinsi Papua yang tidak berpenghuni.
5. Keadaan Penduduk Provinsi Papua Secara etno bio logis Penduduk Papua merupakan suku bangsa yang memiliki per talian etnis tersendiri diband ingkan dengan suku bangsa lain nya yang ada di Indonesia. Letaknya berada di ujung timur Indonesia, hidup di tengah keterasingan dan jau h dari kontak dengan kemajuan atau modernisasi. Kenyataan me nunjukkan bahwa situasi dan ko ndisi yang kurang kondusif mem buat masyarakat berada dalam t arap hidup yang cukup mempriha tinkan. Pada saat ini sebagian besar orang Papua masih berbu sana sederhana sebagai simbol keterbelakangan mereka, sebagi an besar penduduk Papua masih primitif ibarat hidup di jaman batu, peramu (nomad). Mereka bermukim terpencar dan terpenc il di lepas pantai, pesisir pa ntai, peralihan, lereng-lereng gunung, lembah-lembah serta c elah-celah gunung yang sulit di jangkau bahkan jauh dari pu sat-pusat pelayanan pemerintah
6. Kondisi Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan yakni ko ndisi perumahan sangat darurat , hidup dalam honai/ owa, ting kat inflasi dan harga barang d an jasa tertinggi di Indonesia, sebagian besar dari mereka nyaris tanpa busana da n pola perekonomian subsisten. Selain itu tingkat pendidikan relatif rendah, angka buta hu ruf mencapai lebih dari 70%, t inggat kesehatan rendah dan gi zi rawan, Angka Kematian Bayi Tertinggi di Indonesia, Prevalensi HIV/ AIDS Tertinggi di Indonsia, Ti ngkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia, Korupsi Tertinggi di Indonesia, Kinerja Pemerintah Terendah di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia Papua urutan ke 33 dar i 33 propinsi di Indonesia.
B Pemecahan Masalah atau Solus i
Pembangunan dari Sudut Pandang Masyarakat bukan dari sudat p andang penguasa karena yang me mpunyai pembangunan itu rakyat
Pemerintah Sebagai Fasilitator , Koordinator dan Pelaku Pembangunan bukan h anya sebagai subjek pembanguna n
Menjaga Momentum Darurat (Emeg ency) supaya pembanguna di papua selalu menjadi perhatian tiap saat
Membuka Pusat Logistik untuk T itik-Titik Strategis Pembangun an karena luas wilayah papua s ulit dijangkau kalau terpusat di Jayapura
Pembentukan TIM Terpadu Untuk Mempermudah Pelayanan agar dal am pembangunan saling koordina si antar unit pemerintah
Konsisten untuk Membangun Kepe rcayaa Memberi Kepercayaan Ber dasarkan Kompetensi sehingga t idak asal menempatkan pejabat
Perlu Kebijakan Penggunaan Ang garan Bersifat Khusus karena di papua tidak semua sistem pe nggunaan anggaran nasional bias dijalankan
Bekerja Ibarat Mesin Disertai Remunerasi. Penerapan renumera si agar tidak terjadi korupsi
Pengawasan dan Pengendalian ju ga demi memastikan pembangunan berjalan dan minimalisir koru psi
Welcome Pada Investor Untuk Pu blik Private Partnership, Membangun Perumah an dan Permukiman
Revitalisasi Pendidikan dan Re volusi Pengembangan SDM di Papua, Distribusi Anggaran Mel alui Tiga Komponen (Pemerintah , Adat dan Agama)
Revitalisasi Kesehatan di Prop insi Papua
C. Kendala dan Tantangan dalam menjalankan program
Akses menuju dan dari Papua sendiri tergolong sangat sulit
Jarak yang harus dii tempuh dari mana pun sangat lah jauh
Karakter yang tidak sedikit m enolak akan perubahan
Harga bahan pangan yang jauh dar harga normal
BAB III
PENUTUP
A Kesimpulan
Pada dasarnya masyarakat membu tuhkan tindakan nyata yang lan gsung dapat diakses dan dinikm ati. Oleh karena itu, perlu me ningkatkan varian-varian progr am aksi yang terakomodasi dala m perencanaan sosial dan peren canaan ekonomi yang lebih spes ifik. Nilai-nilai sosial buday a lokal perlu ditransformasika n dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan terintegrasi da lam kinerja pemerintahan dan p embangunan di tingkat Kampung hingga kabupaten. Diperlukan a danya penggalangan kemitraan d engan segenap stakeholders gun a mencari dan menemukan visi d an misi pembangunan bersama. S ehubungan dengan itu, diperluk an adanya forum kerjasama formal di antara institusi masyarakat yang ada di setiap Kampung, D istrik, hingga kabupaten. Mela lui wadah formal tersebut dija lin kerjasama informasi secara terpadu dalam kerangka makro- sektoral dan mikro-spasial.
Pergeseran paradigma pembangun an dari sentralisasi ke desent ralisasi berarti memerlukan pe ningkatan peran kemandirian da erah. Oleh karena itu, Pemerin tah Kabupaten/Kota perlu menyi kapi dan mengakomodasi beberap a prasyarat penting yang memer lukan perhatian serius, sepert i : peningkatan kualitas sumbe rdaya manusia sebagai priorita s utamanya.
DAFTAR PUSAKA
Komentar
Posting Komentar